Subardi Dorong Serikat Pekerja dan Manajemen Garuda Saling Berbenah

19-06-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI Subardi saat mengikuti RDPU Komisi VI dengan Sekarga di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menamai diri sebagai Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk alias Sekarga, menyampaikan aspirasi kepada Komisi VI DPR RI terkait konflik yang terjadi antara serikat pekerja dengan manajemen Garuda. Permasalahan yang dialami Sekarga, di antaranya terkait banyaknya pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting), bahkan adanya laporan polisi oleh Dirut Garuda kepada pengurus Sekarga.'

 

Usai mendengarkan aspirasi Sekarga tersebut, Anggota Komisi VI Subardi mendorong serikat pekerja dan manajemen Garuda Indonesia untuk saling berbenah. Ia meminta kedua belah pihak untuk dapat saling memperkuat komunikasi satu sama lain dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi.

 

"Oleh karena itu, saya menyarankan bagaimana membangun komunikasi yang baru, bagaimana saling introspeksi. Jadi tidak saling menyalahkan, kita masing-masing introspeksi, sehingga berikan waktu secukupnya," kata Subardi dalam RDPU Komisi VI dengan Sekarga di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

 

Lebih lanjut, Subardi sebenarnya menyayangkan konflik yang terjadi tersebut, mengingat Garuda Indonesia sebelumnya juga sempat mengalami permasalahan hingga DPR menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan kinerja perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan.

 

"Dampak dari PMN tersebut maka bisa kita saksikan bahwa Garuda bisa mengurangi uutang yang cukup banyak, juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan karena sudah bisa berjalan, sudah ada operasional. Kemudian di internal Garuda ada pertikaian antara manajemen dengan karyawan, sampai gugat menggugat. Yang sangat ironis adalah gugatan yang disampaikan pertama soal pencemaran nama baik," terang Subardi. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...